Kepengurusan Golkar Riau Terus Menuai Kritik

INILAH.COM, Pekanbaru - Susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Riau hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa dibawah kepemimpinan Annas Maamun terus menuai kritik kader partai tersebut. Mereka menilai kebijakan Annas yang membuang kader murni dan memasukkan 'kutu loncat' sangat mengecewakan. Ketua Harian SOKSI Riau, Hermansyah menilai bahwa, Annas Maamun tidak memiliki standar baku dalam menyusun komposisi pengurus DPD Partai Golkar Riau. Akibatnya banyak kader yang mengecam dan kecewa. Langkah yang diambil Annas Maamun tersebut, menurut Hermansyah, sebagai langkah mundur. "Partai Golkar itu punya standar baku dalam menentukan pengurus yakni dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," katanya. Akan tetapi, sayang beribukali sayang, standar baku yang sudah melekat dari DPP hingga ke DPD itu dilangkahi oleh Annas Maamun. Naasnya lagi, pengurus DPD I Partai Golkar yang sudah berkeringat membesarkan partai berlambang pohon beringin itu, harus rela 'dianaktirikan'. Ketua SOKSI Riau memberikan contoh yakni Wakil Ketua DPD I Partai Golkar, Gumpita yang turun jabatan menjadi Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Riau dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Riau, Deni Ermanto dan Soekirno turun jabatan menjadi Biro. Keanehan pada struktur kepengurusan DPD I partai Golkar Riau itu semakin lengkap dengan adanya pengurus DPD I Partai Golkar yang merangkap jabatan. Sudahlah menjabat sebagai pengurus DPD II Partai Golkar, merangkap jabatan juga sebagai pengurus DPD I Partai Golkar Riau. Misalkan, Sekretaris DPD Partai Golkar Bengkalis menjabat sebagai Wakil Ketua pemenang Pemilu wilayah III, Ketua KPPG Pelalawan Sewitri merangkap jabatan sebagai Wakil Bendahara DPD I Partai Golkar Riau. "Ironis sekali struktur pengurus DPD I Partai Golkar Riau tidak mempunyai standar baku," kata Hermansyah. Disisi lain 'kutu loncat' dari partai politik (Parpol) lain mewabah di DPD I Partai Golkar Riau seperti, Nasir Day (dari Partai Patriot), Edy Ahmad RM (Partai PDK) dan Erwandy Saleh (PKS). Padahal, kata Hermansyah yang sudah malang melintang sebagai kader Golkar sejak tahun 1977 bahwa, untuk menjadi pengurus DPD Partai Golkar Riau standarnya minimal 5 tahun. Akan tetapi berbeda dengan 'kutu loncat' yang secara tiba-tiba seperti permainan sulap menjadi pengurus DPD I Partai Golkar dengan mengangkangi standar baku di Partai Golkar. Para kutu loncat tersebut juga perlu dipertanyakan Nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG). Lagipula, apa prestasi mereka menjadi pengurus DPD I Partai Golkar Riau? Dedikasinya apa? Wajar saja, ujar Hermansyah, apabila kader murni yang 'berkeringat' membesarkan Partai Golkar kecewa. "Kemana kami sampaikan kekecewaan ini. Disampaikan ke Ketua Umum Aburizal Bakri juga percuma saja, tak ada gunanya," kata Hermansyah. Hal senada juga disampaikan kader Partai Golkar Riau, Bismar Rambah bahwa, seharusnya Musdalub Partai Golkar menjadi titik konsolidasi dalam menghadapi agenda politik pada masa mendatang. Konsolidasi sebaiknya dengan mengedepankan loyalitas kader yang melewati jenjang pengkaderan di Partai Golkar. Sebab Partai Golkar merupakan partai kader. "Jangan sampai berubah jadi partai abal-abal, sebab Partai Golkar ini sudah besar," kata Bismar Rambah. Terlepas dari semua itu, kedua kader senior Golkar ini sangat berharap kebijakan Ketua DPD Partai Golkar Riau Annas Maamun ini bermuara kepada hasil yang positif. "Semoga keputusan mengambil kader-kader dari luar Golkar ini bertujuan untuk membesarkan Golkar. Artinya, mereka dapat memberikan kontribusi positif untuk memenangkan Partai Golkar, baik di Pilgubri, Pemilu legislatif dan Pilpres nantinya," kata mereka hampir senada. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Annas Maamun yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya kemarin menilai positif adanya kritikan terhadap susunan pengurus partai berlambang beringin ini. Menurutnya, kritikan itu menandakan adanya perhatian terhadap Golkar dan juga mencerminkan kalau Partai Golkar itu besar. "Hal yang biasa (kritikan) itu. Ada yang senang karena masuk dan ada juga juga tidak senang karena tidak masuk. Itu tandanya Golkar tetap menjadi perhatian," katanya. Selain itu, menurut Annas, finalisasi dari komposisi kepengurusan tersebut disahkan oleh DPP Partai Golkar. "Jadi bukan keinginan atau kemauan kita saja sebagai pengurus di daerah. Susunan kepengurusan tersebut sebelumnya sudah diusulkan ke pusat. Dan pusat sudah menyetujui dan bahkan Ketua Umum DPP langsung melantik. Jadi sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi," ujarnya dengan nada semangat. [ton]